Inspektorat Kabupaten Lebak

Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Keterkaitannya Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Untuk Audit Atas Kepegawaian

Oleh : Erlina Kadir, S.TP, M.Si (Auditor Ahli Pertama)

 

Pendahuluan

     Berbicara mengenai Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, maka kita berbicara mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) baik yang diawasi maupun yang mengawasi. Pengawasan dan pengendalian memerlukan aturan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas baik itu berupa Undang-undang dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun Peraturan Kepala BKN.

     Dasar penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah turunan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

     Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 136 dijelaskan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

     Dikarenakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 belum terbit sehingga pada pasal 139 ditegaskan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini, sehingga PP Nomor 53 Tahun 2010 selaku peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 joUndang-undang Nomor 43 Tahun 1999 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ada peraturan pelaksana pengganti berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun  2014.

     Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 134 dijelaskan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014. Dengan demikian pada posisi saat ini seharusnya PP Nomor 53 tahun 2010 telah ada penggantinya sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

     Terkait dengan Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 5 tahun 2014, maka salah satu faktor yang dinilai penting adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa adalah masalah kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugasnya. Untuk meningkatkan kedisiplinan adalah hal yang cukup sulit untuk dilaksanakan memerlukan waktu dan dukungan SDM serta sarana yang memadai.

     Pemerintah perlu berhati-hati dan bekerja keras, agar amanat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bisa diterapkan secara menyeluruh. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah memerlukan aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil yang memiliki mobilitas tinggi untuk berkerja dengan penuh kesadaran sebagai pelayan masyarakat, yang memiliki kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 5 Ayat (2) :

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;

b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;

g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;

i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;

k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Pengawasan dan pengendalian kepegawaian dapat dilakukan oleh Auditor melalui proses audit atas kepegawaian yaitu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti  yang dilakukan oleh Auditor yang kompeten untuk mengetahui apakah pimpinan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan sudah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan. Menerapakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menjadi dasar hukum untuk menjamin PNS dan dapat pula menjadi landasan untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Landasan hukum yang terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi PNS pada masa sekarang ini merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka serta hal-hal lain yang berhubungan di dalamnya.           

 

Kedisiplinan PNS

     Sebagai Aparatur Sipil Negara,Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada pada posisi yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selain tergantung pada partisipasi masyarakat, tergantung pula pada disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilaksankan. Hal ini juga telah dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara, bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

     Dalam ketentuan umum PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

     Oleh karena itu sikap disiplin Pegawai selaku abdi Negara dan abdi masyarakat perlu diarahkan dan diberdayakan dengan baik sehinggapenyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa patuh dan taat terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan melalui kepatuhan/ketaatan tersebut pegawai diharapkan dapat memberikan pelayanan serta hasil kerja yang baik.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dengan menetapkan kewajiban dan hak PNS, Hak dan kewajiban PNS sendiri sudah diatur dalam Undang-udang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarakemudian diperjelas lagi pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. PP ini masih  berlaku sampai sekarang mengingat belum ada PP baru pelaksanaan UU ASN yang mengatur hal tersebut.

Usaha untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil bukanlah tugas yang mudah diwujudkan walaupun telah tersedia perangkat aturan yang sistematis dan jelas. Namun perlu disadari bahwa meskipunperaturan yang telah lengkap dan baik tidak akan berjalan dengan optimal jika Pegawai Negeri Sipil sebagai pelakunya tidak bersikap baik. Mengetahui bahwa tingkat kedisiplinan pegawai masih rendah terlihat dari fenomena masih adanya pegawai yang tanpa beban memanfaatkan waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain di luar pekerjaannya (pekerjaan sampingan seperti berdagang), dan juga rendahnya semangat pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga berakibat pada rendahnya kinerja yang dimiliki pegawai tersebut yang terlihat dari sering terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga pegawai tersebut merupakan abdi masyarakat yang minta dilayani, bukannya bertugas melayani masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa satuan kerja di Kabupaten Lebak masih ditemukan perilaku Pegawai Negeri Sipil sering absen, seringnya berkeliaran di luar kantor pada jam kerjamengerjakan pekerjaan sampingan, bahkan tidak jarang ada yang terlibat dalam tindakan penyalahgunaan wewenangTindakan demikian menunjukan rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai yang kemudian dapat dilihat juga pada tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menjelaskan tentang kewajiban pegawai pada Pasal 3 :

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;

2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

 Pasal 4 :

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundangundangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,dengan cara :

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c.  membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

     Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga berisikan kewajiban dan hak Aparatur Sipil Negara. Sebagai bagian dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban sebagai berikut :

1) Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah;

2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

3) Melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;

4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

     Untuk korupsi dalam wujud mengurangi jam kerja atau korupsi waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan justru lebih berbahaya jika dibandingkan dengan korupsi uang dan kinerja, karena untuk korupsi uang dan kinerja dapat digantikandengan membayar kerugian negara/daerah dan korupsi kinerja dapat diganti dengan lembur tanpa upah. Namun korupsi waktu tidak dapat tergantikan oleh apa pun dan oleh siapa pun, mengingat, waktu terus berputar dan tidak akan pernah kembali lagi.

     Semua jenis korupsi tersebut awalnya adalah virus, kemudian berkembang menjadi penyakit, dan akhirnya menjadi karakter. Jika dibiarkan akan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Maka sudah saatnya diperlukan sebuah sanksi hukum dari atasan dan pengawas internal serta gerakan moral dari masyarakat untuk memberantas berbagai jenis korupsi tersebut.

     Maraknya korupsi waktu oleh oknum PNS sepertinya sulit diberantas. Lemahnya sistem pengawasan jam kerja di lingkungan PNS, didukung mentalitas oknum PNS yang memang sedemikian rendahnyasudah tidak lagi menghargai waktu untuk sebuah pengabdian yang mulia.

     Bukan rahasia lagi jika banyak oknum PNS melakukan korupsi waktu. Di antaranya adanya upaya mangkir pada jam kerja, serta sering bolos kerja dengan alasan klasik, seperti kunjungan lapangan, rapat di luar kota atau dinas luar.

Pembinaan PNS

      PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tanda kehormatan; kenaikan pangkat istimewa; kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau kesempatan menghadiri acara resmi kenegaraan. Untuk PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang.

     Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

   Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur untuk Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin yaitu Pasal 7 :

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

 

        Pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

 

          Kesesuaian pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 khususnya untuk hukuman diberhentikan dijelaskan pada pasal 87 :

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri;

c. mencapai batas usia pensiun;

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(2)   PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

 

Hukuman disiplin diberikan tidak lain untuk memperbaiki serta mendidik Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik.
Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

       Beberapa penyebab PNS dapat diberhentikan dengan hormat yaitu karena meninggal dunia; atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS juga dapat
diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

        Untuk PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, adalah PNS yang telah melakukan beberapa kali pelanggaran, penyalahgunaan wewenang sehingga mendapatkan keuntungan pribadi, menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatan.

         PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

          PNS diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Batas usia pensiun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi; 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional.

            PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS diberikan jaminan pensiun apabila :

     meninggal dunia;

     atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu;

     mencapai batas usia pensiun;

     perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau

     tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan pegawai dan penghasilan di hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

            Perlu kami jelaskan khusus untuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 Ayat (3) merupakan relevansi dari Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Pasal 7 Ayat (4) huruf d dimana terdapat penjelasan pada kedua pasal tersebut bahwa pegawai yang dikenakan hukuman berat dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Adapun untuk pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin berat dan diberhentikan dengan tidak hormat hal juga telah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 Ayat (4) dan pada PP Nomor 53 Tahun 2010 pasal 7 Ayat (4) huruf e.

            Pegawai negeri sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukannya. Namun PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dapat dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. Setiap penjatuhan hukuman disiplin PNS ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Hal ini telah dijelaskan pada PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 30 :

(1)   PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

(2)   PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

(3)   PNStidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

(4)    Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

 

Penentuan jenis hukuman ditentukan melalui proses audit atas kepegawaian sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 24

(1)   Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2)  Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(3)   Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :

a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

 

Pasal 25

(1)   Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2)   Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3)    Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

 

Pasal 27

(1)  Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.

(2)  Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3)   PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)   Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

 

Pasal 28

(1)   Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2)  Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3)  PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

           

         Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, PNS tidak bisa berkilah lagi dan disiplin tak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah wajib menerapkan aturan tersebut dan memberikan sanksi-sanksi pada pegawai PNS atas pelanggaran yang sudah ditetapkan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, pengawasan atau audit atas kepegawaian untuk disiplin kerja PNS/SDM aparatur juga akan ditingkatkan. Untuk meningkatkan disiplin PNS sebagai abdi negara dan masyarakat diperlukan pembinaan dan pengawasan terus-menerus. Sayangnya, jumlah PNS yang dikenakan sanksi relatif sangat kecil karena proses audit atas kepegawaian tersebut untuk 1 (satu) orang pegawai PNS memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan bukti dokumen lainnya salah satunya absensi pegawai baik manual dan elektrik yang dapat dengan mudah dimanipulasi.

Penutup

Salah satu alternatif sebagai upaya yang perlu ditempuh dalam rangka mengurangi jumlah pelanggaran disiplin antara lain adalah :

–   Melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS diantaranya Undang-udang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS.

–     Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya dan agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.

–    Setidaknya setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan. Suatu misal bilamana terdapat stafnya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin.

–     Setidaknya setiap PNS instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan berkesempatan menjadi PNS yaitu setiap penerimaan CPNS dari tahun ke tahun jumlah pelamar yang ingin mengabdi menjadi PNS berjumlah ribuan orang. Tetapi sekarang yang telah menjadi PNS malah banyak yang melakukan pelanggaran disiplin tidak mentaati peraturan yang ada. PNS merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang dengan alasan antara lain mempunyai status yang jelas, terjaminnya ekonomi keluarga karena berpenghasilan tetap, tidak mungkin di berhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mempunyai jaminan hari tua (pensiun) dan jam kerjanya teratur.

–     Dengan adanya sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin ditujuankan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya dan tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.

 

Daftar Pustaka

 

Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 Tentang  Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagaimana Komentar Anda?

Twitter

Pesan

Your Shout
February 2017
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Berlangganan

Foto Pegawai

Yuniardi Suherman, SE Dudung Kurniawan, SE H.Hasanudin, Bae Dadi Sadid Khotami, S.Sos Drs.Halson Nainggolan, M.Si Agus Sumardi, S.Sos Juhanda Iyan Agustian Lukman Sujana, SE Yayat Supriatna, S.Sos, M.Si Holik Risa eka putri Risa eka putri Dra. Rohayati, M.Si Iwan Gustiawan, SE Drs. Halson Nainggolan, M.Si Endang Suherman, S.Sos Eko Nugroho