Inspektorat Kabupaten Lebak

Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN LEBAK

NOMOR      : 700/KEP.924/INSPEKTORAT/2016

TENTANG

ATURAN PERILAKU PEGAWAI

INSPEKTORAT KABUPATEN LEBAK

 

INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN LEBAK,

Menimbang

:  a bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat secara profesional dan akuntabel diperlukan pegawai yang memilki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;
 b bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya aturan perilaku pegawai sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak tentang Aturan Perilaku Pegawai Insepktorat Kabupaten Lebak.

 

Mengingat :  1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak.

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

PERTAMA : Aturan Perilaku Pegawai Insepktorat Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA:Aturan Perilaku Pegawai Insepktorat Kabupaten Lebak merupakan panduan yang wajib dipatuhi oleh setiap pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebak dalam menegakkan kebenaran, memelihara kepribadian, menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.

KETIGA:Aturan Perilaku Pegawai Insepktorat Kabupaten Lebak ini berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebak.

KEEMPAT:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

 

Ditetapkan di  Rangkasbitung

Pada tanggal       September 2016

INSPEKTORAT KABUPATEN LEBAK

INSPEKTUR,

 

ttd

 

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan   :

Yth. Ibu Bupati Lebak (Sebagai Laporan)

Lampiran Keputsan Insepktur Insepktorat Kabupaten Lebak

Nomor          : 700/KEP.924/Inspektorat/2016

Tanggal        : 27 September 2016

 I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur aparatur negara harus berbakti pada bangsa dan negara, serta bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat. Agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, Aparatur Sipil Negara memerlukan pembinaan secara terus menerus, berkesinambungan, dan memerlukan suatu pedoman perilaku/kode etik. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan aturan perilaku dalam kehidupan sehari-hari Aparatur Sipil Negara.

Pegawai Inspektorat selain memiliki hak-hak sebagai pegawai, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya adalah tuntunan untuk berperilaku sesuai dengan etika yang baik guna menjaga citra Inspektorat. Memahami bahwa pegawai Inspektorat harus mampu memberikan pelayanan prima kepada bangsa, negara dan masyarakat, maka para pegawai memerlukan suatu pedoman aturan perilaku/kode etik. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mewajibkan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah menetapkan aturan perilaku/kode etik instansi masing-masing. Dengan adanya aturan perilaku tersebut diharapkan para pegawai sebagai warga negara melaksanakan etika bernegara secara baik, sebagai anggota organisasi melaksanakan etika berorganisasi secara baik, sebagai pelayan dan anggota masyarakat melaksanakan etika bermasyarakat secara baik, dan dalam hubungannya dengan sesama pegawai harus melaksanakan etika sesama pegawai secara baik, serta secara individu harus menjaga etika terhadap diri sendiri secara baik.

Berdasarkan pemikiran di atas, dipandang perlu untuk menyusun aturan perilaku instansi Inspektorat, yang selanjutnya disebut Aturan Perilaku Pegawai Insepktorat Kabupaten Lebak . Dengan adanya aturan perilaku ini, diharapkan pembinaan jiwa Korps pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, serta ketentuan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Pengertian-Pengertian

  1. Aturan Perilaku (Code of conduct atau code of etic)

Aturan perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang merupakan standar perilaku minimum yang harus dipenuhi oleh setiap pribadi anggota organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Aturan perilaku pegawai Inspektorat adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

  1. Pegawai

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) di lingkungan Inspektorat yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, fungsional umum, calon PNS dan non PNS. serta setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama Inspektorat.

  1. Pelanggaran Aturan Perilaku

Pelanggaran aturan perilaku adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar etika yang diatur dalam aturan perilaku ini, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

  1. Majelis Pertimbangan Perilaku

Mejelis Pertimbangan Perilaku adalah satuan tugas yang dibentuk dalam sistem dan tata laksanaka penegakan etika penyelenggaraan negara di lingkungan Inspektorat.

  1. Sanksi

Sanksi adalah penegaakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pedoman ini, PP Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Tujuan Aturan Perilaku/Kode Etik

  1. Meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan pegawai kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasil dan UUD 1945.
  2. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai;
  3. Mendorong etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalisme pagawai untuk mewujudkan SDM yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
  4. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan pegawai sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Melindungi kepentingan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

D. Hakikat Aturan Perilaku/Kode Etik 

  1. Tidak ada aturan perilaku/kode etik manapun yang dapat mengarahkan semua tindakan yang tepat untuk setiap situasi, karena itu setiap pegawai diandalkan untuk mempertimbangkan mana yang benar dan tepat di setiap situasi berdasarkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.
  2. Aturan Perilaku pegawai Inspektorat tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun diharapkan dapat dijadikan tuntunan bagi semua pegawai dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pegawai terhindar dari sanksi hukum;
  3. Aturan perilaku selain mengatur ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan namun merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan dan atau perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh pegawai.

 E. Nilai-Nilai Dasar  

Nilai-nilai dasar PNS sebagaimana yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

  • Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;
  • Semangat Nasionalisme;
  • Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  • Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  • Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  • Tidak diskriminatif
  • Profesionalisme, netral dan bermoral tinggi;
  • Semangat jiwa korps.

II.  ATURAN PERILAKU PEGAWAI

Aturan perilaku ini merupakan landasan yang dapat mewujudkan etika pegawai yang menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan, dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat serta etika terhadap diri sendiri dan etika sesama pegawai.

A. Etika Dalam Bernegara

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib :

  1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
  2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
  3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI;
  4. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  6. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
  7. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
  8. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

 B. Etika Dalam Berorganisasi

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib :

  1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
  3. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
  5. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
  6. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
  7. taat dan patuh terhadap standar operasional tata kerja;
  8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
  9. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

 C. Etika Dalam Bermasyarakat

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib :

  1. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur paksaan;
  3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
  5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

 D. Etika Terhadap Diri Sendiri

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib :

  1. Jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
  2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
  5. memiliki daya juang yang tinggi;
  6. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
  7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  8. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

 E. Etika Terhadap Sesama PNS

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib :

  1. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
  2. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
  3. saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
  4. menghargai perbedaan pendapat;
  5. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
  6. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS;
  7. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas sesama PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

III. PENJABARAN ATURAN PERILAKU 

A. Etika Dalam Bernegara  

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat setiap pegawai wajib setia dan taat melaksanakan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta UUD 1945, Kesetiaan dan ketaatan harus timbul dari pengetahuan, pemahaman serta kesadaran yang mendalam dan bukan paksaan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

  1. selalu berusaha untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
  2. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.

 2. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain dan golongan.

  1. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap dan bertindak :

  1. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. tidak membeda-bedakan golongan dan SARA;
  3. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
  1. Keterlibatan dalam politik praktis

Terlibat dalam politik praktis berarti sikap atau perbuatan yang tidak netral, yaitu turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan partai politik maupun mendukung salah satu kandidat dalam pelaksanaan pemilihan anggota legislatif, calon presiden dan atau calon wakil presiden, serta calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah. Keterlibatan tersebut dapat berupa ucapan, tindakan, sikap yang memihak atau pemberian sumbangan dalam bentuk apapun yang merupakan bentuk dukungan baik yang berasal dari sumber pribadi maupun dinas.

5. Setiap pegawai wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai harus :

  1. Mentaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  2. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat.

6. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Sebagai pengawas intern pemerintah, pegawai sudah selayaknya harus bersih dan pada setiap kesempatan selalu berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

  1. Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas;
  2. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap PNS.

Termasuk didalam perbuatan korupsi adalah keterlibatan pegawai pada perbuatan suap atau penerimaan hadiah dan jamuan yang dapat dikatagorikan sebagai suap.

7. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah

Jujur

Adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip-prinsip moral (lurus hati), tabiat suka akan kebenaran (tidak curang), tulus hati (Iklas) serta etika keadilan dan kebenaran yang dilandasi pada  ajaran agama dan/atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

  1. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
  2. bersikap dan bertindak transparan;
  3. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku;
  4. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
  5. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

 8. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

  1. hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan;
  2. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.
  1. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar

Sebagai abdi masyarakat pegawai harus selalu menyatakan kebenaran yaitu  dikatakan benar jika hal tersebut memang benar dan salah jika hal tersebut memang salah.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

  1. dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
  2. wajib bekerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah atau megurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap dan akurat.

 B. Etika Dalam Berorganisasi

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib :

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
  2. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak yang secara langsung atau secara tidak langsung terkait penugasan;
  3. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai PNS dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
  4. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk didalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.

3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
  2. dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
  3. dilarang menunda-nunda tugasnya kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
  4. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
  5. wajib mematuhi/mentaati ketentuan jam kerja.
  1. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

  1. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  2. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
  3. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
  4. menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara yang menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
  2. bersedia/berkemauan untuk menyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
  3. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
  4. bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
  5. dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
  6. wajib memperlakukan unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
  7. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat dan jabatan unit kerja lain.
  1. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. bersedia mempraktikan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
  2. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
  3. bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

7.Setiap pegawai taat dan patuh terhadap standar operasional tata kerja

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP);
  2. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
  3. wajib menggunakan waktu secara efektif;
  4. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
  1. Setiap pegawai mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
  2. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan petimbangan permasalahan yang dihadapi.
  1. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. memilki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
  2. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

 C. Etika Dalam Bermasyarakat

1. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
  2. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
  3. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis antara lain kendaraan dinas lebih dari satu.
  1. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur paksaan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
  2. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
  3. menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat.
  1. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
  2. dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA;
  3. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
  4. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, seseorang/sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu.

4. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
  2. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
  3. selalu menjaga kebersihan lingkungan;
  4. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas

Pegawai dalam pelaksanaan tugas harus menyadari bahwa manusia mengemban amanah untuk mensejahterakan sesamanya sehingga pegawai wajib mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Etika Terhadap Diri Sendiri

1. Setiap pegawai wajib Jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah ataupun mengurangi fakta yang ada;
  2. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta megurangi objektifitas;
  3. tidak bersifat munafik;
  4. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
  5. luwes, bersedia untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah.

2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. menyadari bahwa tugas pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat melalui kiprahnya di lingkungan organisasi Inspektorat, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. bersedia menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
  3. berinteraksi dengan orang lain yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
  4. mewaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
  5. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
  6. bersedia mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
  7. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempetimbangkan saran/pendapat orang lain;
  8. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
  1. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  2. wajib menghormati kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  3. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, kelompok lainnya atau golongan.
  1. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
  2. bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
  3. harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
  1. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
  2. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut petimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
  3. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.

6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan rohani dan jasmani

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
  2. wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
  3. bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
  4. wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
  5. melakukan olah raga secara rutin;
  6. mengkonsumsi makanan yang menyehatkan.
  1. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. tidak mentelantarkan keluarganya;
  2. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
  3. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
  4. wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan penghianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
  1. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi dan sopan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
  2. berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman;
  3. bersikap dan bertingkah laku sopan.

E. Etika Terhadap Sesama PNS

  1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
  2. dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
  3. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
  4. dilarang menghalang-halangi pemeluk agama lain dalam peribadatannya;
  5. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain
  1. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. dilarang melakukan intimidasi kepada pegawai lain;
  2. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
  3. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama pegawai;
  4. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
  5. dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
  1. Setiap pegawai wajib saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib menghormati hak azasi manusia sesama pegawai;
  2. wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatan;
  3. memandang seluruh PNS memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan unit kerja dan tingkat pendidikannya;
  4. dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekan sesama pegawai dihadapan pegawai lainnya;
  5. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
  6. menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun).
  1. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
  2. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
  3. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
  4. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

5. Setiap pegawai wajib menjunjungi tinggi harkat dan martabat PNS

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
  2. dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;
  3. mewaspadai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas;
  4. dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas;
  5. dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan semacamnya;
  6. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
  7. tidak meminum minuman keras;
  8. wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
  1. Setiap pegawai wajib menjaga dan mejalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. sanggup bekerjasama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
  2. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
  3. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
  4. bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugas;
  5. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, golongan atau kelompok;
  6. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
  7. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain.
  1. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas sesama PNS dalam memperjuangkan hak-haknya

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

  1. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Inspektorat;
  2. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
  3. memperoleh hak-hak sebagai anggota.

 

 IV. PELANGGARAN DAN HUKUMAN

 

Aturan perilaku ini merupakan tuntunan bagi setiap pegawai dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap pelanggaran terhadap aturan perilaku dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan perilaku ini juga mengatur perbuatan-perbuatan yang secara formal tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut secara etika tidak pantas dilakukan oleh pegawai. Terhadap pegawai yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata hanya merupakan pelanggaran etika dan tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pegawai tersebut dikenakan sanksi lainnya menurut aturan perilaku ini.

Dalam menentukan apakah suatu tindakan pelanggaran aturan perilaku atau tidak, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat dipergunakan sebagai langkah awal untuk mengujinya.

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah “tidak” atau “ya dengan pengecualian “ pegawai tidak boleh melakukan suatu tindakan tertentu, karena jika tindakan ini dilakukan maka tindakan tersebut melanggar aturan perilaku.

  1. Apakah tindakan saya dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
  2. Apakah tindakan ini “hal yang benar dilakukan” dan apakah tindakan saya “terasa benar” sesuai hati nurani ?
  3. Apakah tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik?.

Untuk penegakkan aturan perilaku Inspektorat, dibentuk Majelis Petimbangan Perilaku yang ditetapkan dengan keputusan Inspektur. Majelis Petimbangan Perilaku bersifat temporer yaitu hanya dibentuk apabila ada PNS yang disangka melakukan pelanggaran terhadap aturan perilaku. Keanggotaan Majelis Pertimbangan Perilaku, terdir dari :

  1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  2. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
  3.  sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota

Majelis pertimbangan Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar aturan perilaku dan kepada PNS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Keputusan Majelis Pertimbangan Perilaku diambil secara musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, dimabil suara terbanyak.

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran aturan perilaku,  Majelis Pertimbangan Perilaku disamping dapat memanggil dan memeriksa PNS yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

PNS yang melakukan pelanggaran Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Inspektur. Sanksi moral berupa :

  1. pernyataan secara tertutup, dan
  2. pernyataan secara terbuka.
  1. PERNYATAAN KEPATUHAN

 

Meskipun Aturan Perilaku ini sifatnya mengikat bagi seluruh pegawai, namun agar aturan perilaku ini efektif yaitu benar-benar dipahami dan selalu dilaksanakan, maka setiap pegawai Inspektorat wajib menandatangani pernyataan tersebut pada setiap awal tahun.

 

SURAT PERNYATAAN KEPATUHAN

TERHADAP ATURAN PERILAKU PEGAWAI INSPEKTORAT

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, setuju untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat Kabupaten Lebak. Saya sadar bahwa hukuman etika, hukuman disiplin sesuai dengan PP 53 Tahun 2010, dan hukuman lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan kepada diri saya jika melanggar aturan perilaku ini. Saya pun memahami bahwa kepatuhan terhadap Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat Kabupaten Lebak ini merupakan hal penting bagi saya dalam rangka menjaga dan meningkatkan citra Inspektorat Kabupaten Lebak.

Nama           :

N I P             :

Pangkat/Gol  :

Jabatan         :

 

Rangkasbitung,     Januari 20xx

Yang Menyatakan

 

 

( Nama Jelas, NIP/ dibubuhi materai Rp6.000)

 

 

 

 

 

 

Posted in Regulasi
Tagged with: , ,

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published.

Pesan

Your Shout
September 2016
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Berlangganan

Foto Pegawai

Eko Nugroho Endang Suherman, S.Sos Dudung Kurniawan, SE Iwan Gustiawan, SE H.Hasanudin, Bae Drs.Halson Nainggolan, M.Si Agus Sumardi, S.Sos Risa eka putri Yayat Supriatna, S.Sos, M.Si Iyan Agustian Drs. Halson Nainggolan, M.Si Dadi Sadid Khotami, S.Sos Lukman Sujana, SE Risa eka putri Juhanda Yuniardi Suherman, SE Dra. Rohayati, M.Si Holik