Inspektorat Kabupaten Lebak

Perlunya Perhatian Pengelolaan Aset Daerah Pada SKPD

PERLUNYA PERHATIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA SKPD

Oleh : Erlina Kadir, S.TP, M.Si (Auditor Ahli Pertama)

Beberapa persoalan yang mendasar dalam pengelolaan barang milik daerah tidak hanya terletak pada bagaimana kita menyajikan nilai aset secara akurat dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi berada pada upaya kita mengoptimalkan fungsi barang milik daerah dalam penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jika pemerintah daerah tidak mengetahui penyebab yang mendasar dari kurangnya kinerja pengeloaan barang milik daerah, secara umum sangat sulit untuk berhasil meningkat kinerja pengelolaan barang milik daerah.

Karena terkait dengan masalah anggaran, maka pemenuhan kebutuhan BMD (Barang Milik Daerah) di setiap SKPD kondisinya sangat terbatas. Tidak semua kebutuhan BMD dapat terpenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Oleh sebab itu, dituntut kemampuan para pimpinan SKPD untuk bisa mengelola sumber daya BMD yang ada untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan tupoksi dengan alokasi sumber daya BMD yang terbatas tersebut. Pimpinan SKPD harus mampu mengarahkan bawahannya agar bertindak seefisien dan efektif mungkin dalam penggunaan Sumber Daya BMD. Pimpinan SKPD juga harus bisa mengawasi dan mengontrol penggunaan BMD sehingga betul-betul hanya digunakan untuk menunjang tupoksi SKPD.

Adapun beberapa permasalahan dalam pengelolaan BMD tersebut adalah :

  1. Beberapa Kepala SKPD lebih merasa dirinya sebagai Pengguna Anggaran dari pada sebagai Pengguna Barang.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Ayat (10) “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang”. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 6 Ayat (4) “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab”. Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah, beliau adalah Pengguna Anggaran, dan dalam melaksanakan tugas pengelolaan barang milik daerah beliau adalah Pengguna Barang. Hampir sebagian besar Kepala SKPD lebih “merasa” sebagai Pengguna Anggaran di bandingkan Pengguna Barang. Salah satunya mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman Kepala SKPD selaku Pengguna Barang terhadap pengelolaan barang milik daerah, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan BMD.

  1. Analisa Kebutuhan BMD Tidak Matang

      Perencanaan BMD sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 18 Ayat (1) “Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada”, dan Ayat (3) “Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD”.

      Oleh karena itu langkah-langkah yang perlu kita ambil dalam menyusun perencanaan kebutuhan BMD tersebut antara lain sebagai berikut :

  •    Lakukan analisa kebutuhan barang (baik jumlah maupun spesifikasinya) dan;
  • Sesuaikan dengan standar yang ada (Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah). Standarisasi ini tentunya sudah memperhitungkan jumlah pegawai, luas ruangan kantor dan hal-hal lainnya. Jika belum melebihi standar maka kebutuhan tersebut dapat kita proses lebih lanjut. Penting untuk diketahui bahwa standarisasi tersebut hanya mengatur kebutuhan yang bersifat umum sedangkan untuk kebutuhan yang bersifat khusus perlu penjelasan-penjelasan dan analisa-analisa yang bersifat teknis.
  • Inventarisir kondisi BMD yang adauntuk mengetahui apakah perlu penambahan, penggantian atau cukup dilakukan perbaikan saja.
  •    Beri skor masing-masing usulan penambahan atau penggantian berdasarkan intensitas pemakaian sehingga kita dapat menentukan prioritas pengadaan.
  1. Insentif yang diberikan kepada pengurus dan penyimpan barang belum sebanding dengan beban kerjanya

Beberapa penyimpan barang dan pengurus barang, sebagian belum mendapatkan perhatian yang optimal dari Kepala SKPD seperti adanya tambahan insentif.

Penyimpan dan Pengurus Barang melakukan tugasnya untuk semua barang sejak SKPD tersebut berdiri,artinya seperti pengurus barang bertanggungjawab bukan hanya barang yang berasal dari tahun anggaran berjalan saja tetapi juga tahun anggaran sebelumnya.Yang menjadi permasalahan adalah, adakah keseimbangan antara beban kerja pengurus barang dan insentif yang diberikan? Jadi tidaklah heran jika beberapa pengurus barang kurang memiliki motivasi, kalaupun memiliki motivasi bekerja belum tentu bisa menyelesaikan tugas dengan baik karena keterbatasan sumberdaya manusia.

  1. Adanya penekanan audit BPK terhadap pengelolaan BMD.

Hasil Audit BPK menunjukkan bahwa, disclaimernya hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena Neraca kurang baik, Neraca kurang baik karena Laporan Barang Milik Daerah kurang baik.Jadi wajar jika saat ini anggaran, kebijakan dan perhatian Pejabat pemeritnah daerah dan DPRD harusnya mengarah ke pengelolaan barang milik daerah.Walapun barang milik daerah dari dahulu menjadi objek pemeriksaan BPK, tetapi 2 – 3 tahun terakhir ini bisa dirasakan auditor BPK memeriksa barang milik daerah lebih intensif, jadi tidak heran bila dalam 2-3 tahun terakhir ini banyak pemda (khususnya Kepala Daerah dan DPRD) baru sadar kalau pengelolaan asetnya ternyata amburadul.

  1. Proses penghapusan tidak berjalan dengan baik.

Salah satu sebab kurang baiknya Laporan Barang Milik Daerah adalah, banyaknya selisih antara jumlah barang di buku dengan jumlah barang yang sebenarnya/yang ada dilapangan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? diantaranya karena proses pencatatan pada KIB, dan pelaporan aset yang tidak berjalan dengan baik.Artinya, dalam setahun akan sangat mungkin banyak barang yang lalai untuk dicatatkan dalam KIB sehingga ketika dilaksanakan pengusulan penghapusan barang tidak sesuai dengan banyaknya barang dilapangan yang sudah dalam kondisi rusak berat bahkanhilang.Dan hal ini akan mengakibatkan sulitnya melakukan penghapusan (barang rusak atau telah hilang) dan semakin kesulitan dalam melakukan inventarisasi barang serta menyamakan jumlah barang dibuku dan jumlah barang yang sebenarnya.

  1. Pengurus dan Penyimpan BMD.

Pengurus dan penyimpan BMD yang lalai dalam melakukan pembukuan barang dapat mengakibatkan kehilangan BMD yang ada di SKPD. Oleh sebab itu perlu ditetapkan kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh seorang pengurus/penyimpan barang daerah. Seringkali terjadi pimpinan SKPD dalam menunjuk pengurus atau penyimpan barang tidak seteliti dan sehati-hati ketika menunjuk pengurus keuangan / bendahara pengeluaran. Bahkan tidak jarang pula pimpinan SKPD menunjuk personil dengan kinerja rendah dan tidak memiliki latar belakang pembukuan sebagai pengurus / penyimpan BMD. Akibatnya data maupun nilai BMD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak diyakini kewajarannya oleh auditor, dan akibat yang lebih buruk lagi adalah kehilangan BMD yang dapat merugikan keuangan daerah.Sama seperti pengurus keuangan, kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Pengurus/Penyimpan BMD adalah : Memahami Pembukuan, Teliti, Memiliki Integritas dan Motivasi yang tinggi karena BMD yang dikelolanya adalah merupakan kekayaan pemerintah daerah yang bernilai tinggi. Disamping itu perlu adanya kompensasi yang seimbang agar motivasi pengurus / penyimpan BMD dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan.

Aset/barang daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, SKPD perlu mengelola aset daerah tersebut dengan baik. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Kesimpulnnya, aset daerah harus terkelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah/SKPD.

Dalam berbagai studi dan analisa publik, pengelolaan aset daerah tidak banyak yang memberikan perhatian serius jika dibandingkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Padahal aset daerah sama urgen dan pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah, baik Pemerintah Daerah, DPRD, atau kelompok masyarakat sipil lebih banyak perhatiannya pada temuan angka-angka dan analisa keuangan atas kerugian Pemerintah Daerah dari sisi financial dibandingkan dengan aset daerah yang belum menjadi perhatian sebesar apapun penyimpangannya.

Dalam berbagai kasus, salah satu penyebab predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah masalah pencatatan aset. Permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas laporan keuangan tersebut adalah pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya didukung oleh bukti kepemilikan dan pencatatan yang tidak tertib.

Ketidakakuratan sistem pencatatan aset disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pada saat perencanaan anggaran dimana belanja tidak dilakukan verifikasi secara memadai sehingga terjadi kesalahan dalam pencatatan atas belanja yang dianggap sebagai Belanja Modal dimana seharusnya menjadi Belanja Barang/Jasa. Pengadaan barang oleh SKPD beberapa menggunakan pola hanya untuk membeli dan bukan untuk mengelola bahkan mengabaikan pemanfaatannya. Aset atau barang yang sudah dibeli tidak lagi menjadi perhatian bahkan tidak pernah dilakukan pengendalian secara memadai misalnya melakukan inventarisasi secara periodik sehingga administrasi barang menjadi kelemahan SKPD dalam pengelolaan aset.

Selain kelemahan SKPD yang kurang memperhatikan pengelolaan administrasi kepemilikan, inventarisasi aset dengan benar, juga rawan pengalihan hak dari aset-aset tersebut kepada orang lain baik individu maupun organisasi lain. Pengelolaan aset yang tidak dilakukan dengan baik menimbulkan kerawanan hilangnya aset daerah. Bahkan terjadi silang sengketa antara Pemerintah Daerah dengan warga atau masyarakat yang mengklaim aset tersebut adalah miliknya atau lambat laun aset daerah tersebut dikuasai oleh pihak ke tiga.

Dengan banyaknya berbagai permasalahan dalam pengelolaan aset daerah maka dibutuhkan keseriusan SKPD untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasannya. Setidaknya tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada.

Posted in Artikel
Tagged with: , ,
1 comment on “Perlunya Perhatian Pengelolaan Aset Daerah Pada SKPD
  1. saiful says:

    bagaiimana cara pelasanaanmebuat rkbmd sesuai permendagri no 19 tahun 2016

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published.

Pesan

Your Shout
July 2016
M T W T F S S
« May   Aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Berlangganan

Foto Pegawai

Drs.Halson Nainggolan, M.Si Yayat Supriatna, S.Sos, M.Si Eko Nugroho Lukman Sujana, SE Dadi Sadid Khotami, S.Sos Iwan Gustiawan, SE Agus Sumardi, S.Sos Risa eka putri Drs. Halson Nainggolan, M.Si Endang Suherman, S.Sos Yuniardi Suherman, SE H.Hasanudin, Bae Dra. Rohayati, M.Si Risa eka putri Dudung Kurniawan, SE Holik Juhanda Iyan Agustian