Inspektorat Kabupaten Lebak

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Probity Audit

Pancasila

BUPATI LEBAK

PROVINSI BANTEN

 PERATURAN BUPATI LEBAK

 NOMOR   6   TAHUN 2015

 TENTANG

 KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

 

Menimbang :
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Kementerian/Lembaga /Institusi dan Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing;
  2. bahwa pengawasan dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (early warning system)atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangKebijakan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Presiden Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  7. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanNomor 362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PROBITY AUDIT DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Lebak.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
  5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebak.
  6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat.
  7. Probity Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
  8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
  9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
  11. Probity Auditor adalah orang/sekelompok orang atau badan yang independen yang diberikan mandat untuk memberikan keyakinan atas suatu kontrak pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dan melaporkan bahwa proses kontrak pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan seharusnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Probity Audit dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai panduan bagi APIP Pemerintah Daerah serta Instansi lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

 

Pasal 3

Tujuan probity audit :

  1. memberi keyakinan bahwa rencana pengadaan barang/jasa telah didahului dengan proses identifikasi kebutuhan riil barang/jasa;
  2. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
  3. perencanaan pengadaan telah meliputi kebijakan umum pengadaan dan telah ditetapkan rencana penganggarannya;
  4. meyakinkan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan;
  5. memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasamampu melindungi para pihak berkepentingan;
  6. memastikan bahwa penawaran yang masuk akan dinilai berdasarkan kriteria yang sama;
  7. memelihara tingkat kepercayaan publik & peserta pengadaan barang/jasa dalam  proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah;
  8. mengembangkan tingkat kehati-hatian terhadap pengambilan keputusan;dan
  9. menciptakan akuntabilitas dalam proses  pengadaan barang/jasa.

 

Pasal 4

(1)      Jenis audit terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah audit dengan tujuan tertentu.

(2)  Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan audit ketaatan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan pendekatan Probity.

(3)     Probity audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (real time) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.

(4)      Audit dapat dilakukan :

  1. mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan; atau
  2. hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.

(5)     Ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran atau lebih, antara lain:

  1. SKPD; dan
  2. Badan Usaha Milik Daerah.

(6)    Probity audit barang/jasa dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksaaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa.

 

BAB III

KEBIJAKAN PROBITY AUDIT

Bagian Kesatu

Unit yang Bertanggung Jawab Melakukan Probity Audit

Pasal 5

Probity audit dilaksanakan oleh Inspektorat dan/atau Auditor Independen secara mandiri atau bersama-sama.

 

Bagian Kedua

Kriteria Paket Pekerjaan yang Dilakukan Probity Audit

Pasal 6

Probity audit dilaksanakan pada paket pekerjaan yang bersifat :

  1. paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks.
  2. paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
  3. paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
  4. paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
  5. paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
  6. paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
  7. nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

Bagian Ketiga

Rencana Probity (Probity Plan)

Pasal 7

(1)  Probity plan merupakan rencana dan kerangka pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa memenuhi prinsip-prinsip probity.

(2)  Probity plan disusun oleh masing-masing pelaksana pengadaan dengan mempertimbangkan titik kritis pada proses pengadaan barang/jasa yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan penyimpangan.

(3)   Probity plan berisi daftar uji pemenuhan kriteria sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa tiap-tiap tahapan proses pengadaan dan pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa secara probity yaitu jujur dan benar sesuai ketentuan.

Bagian Keempat

Biaya Probity Audit

Pasal 8

Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Probity Audit dianggarkan dalam dokumen anggaran Inspektorat.

Bagian Kelima

Kriteria dan Kualifikasi Probity Auditor

Pasal 9

Probity Auditor harus memenuhi persyaratan :

  1. Syarat personal yaitu :
    1. independen dan objektif yaitu tidak memihak, tidak bias, pengaruh atau kepentingan tertentu dari pihak pemerintah maupun pihak ketiga penyedia barang/jasa;
    2. memiliki integritas yang tinggi dalam pelaksanaan penugasan, memiliki karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip moral berdasarkan rekam jejak yang dapat dipertangungjawabkan;
    3. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pihak atau objek yang diaudit;
    4. memiliki kompetensi profesional dan kehati-hatian (professional competence and due care) dalam melaksanakan penugasan;
    5. memiliki pengetahuan dan kemampuan (knowledge and skills) yang berhubungan dengan proses pengadaan barang jasa;
    6. memiliki pengetahuan tentang isu-isu probity dan isu-isu korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah;
    7. memiliki kemampuan interpersonal skills yang memadai dan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
    8. mampu menyimpan rahasia atas informasi yang diperoleh yang berkaitan dengan kegiatan yang diaudit.
    9. memiliki disiplin tinggi, tanggung jawab dan kualifikasi teknis untuk melaksanakan penugasan.
    10. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme;
    11. bersedia menandatangani Pakta Integritas sebelum melaksanakan penugasan; dan
    12. memiliki pengalaman dalam bidang audit pengadaan barang jasa pemerintah.
  2. syarat formal, yaitu :
    1. berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
    2. memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang/jasa;
    3. memiliki sertifikat jabatan fungsional Auditor; dan
    4. memiliki sertifikat keahlian bidang audit pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam

Kebijakan Pelaporan Hasil Probity Audit dan Tindak Lanjutnya

Pasal 10

(1)    Hasil audit dituangkan dalam format laporan hasil audit berisi simpulan/pendapat dan saran Auditor atas proses pengadaan barang/jasa.

(2)     Laporan hasil probity audit disampaikan oleh Inspektorat kepada Auditan dengan tembusan kepada Bupati setelah audit selesai dilaksanakan.

(3)      Apabila ditemukan proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar prinsip-prinsip probity, auditor menyampaikan kondisi tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian proses tersebut.

(4)     Apabila pihak Auditan menolak untuk melakukan perbaikan/koreksi seperti simpulan yang disampaikan Auditor, maka Auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan Auditan.

(5)         Tindak lanjut yang dilakukan oleh Auditan disampaikan/diberitahukan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada Bupati.

Bagian Keenam

Pedoman Probity Audit

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan Probity Audit secara rinci berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada bidang probity audit barang/jasa.

 

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal  5 Mei 2015

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal  5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015

Download dengan format PDF : Perbup Nomor 6 Tahun 2015 tentang Probity Audit

Bagaimana Komentar Anda?

Twitter

Pesan

Your Shout
June 2015
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Berlangganan

Foto Pegawai

Eko Nugroho Juhanda Holik Lukman Sujana, SE Iyan Agustian Yuniardi Suherman, SE Dra. Rohayati, M.Si Yayat Supriatna, S.Sos, M.Si Iwan Gustiawan, SE Dadi Sadid Khotami, S.Sos Risa eka putri Risa eka putri H.Hasanudin, Bae Dudung Kurniawan, SE Drs. Halson Nainggolan, M.Si Drs.Halson Nainggolan, M.Si Agus Sumardi, S.Sos Endang Suherman, S.Sos