Inspektorat Kabupaten Lebak

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Piagam Pengawasan Internal

Pancasila

BUPATI LEBAK

PROVINSI BANTEN

 PERATURAN BUPATI LEBAK

 NOMOR    5   TAHUN 2015

 TENTANG

 PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 BUPATI LEBAK,

 

Menimbang :
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  2. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Lebak.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
  5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebak.
  6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.
  7. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
  8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
  9. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
  10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

 

Pasal 2

(1)   Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.

(2)  Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

 

Pasal 3

(1)  Piagam Pengawasan Internal memuat :

  1. kedudukan dan peran Inspektorat;
  2. visi dan misi Inspektorat;
  3. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
  4. kewenangan Inspektorat;
  5. tanggung jawab Inspektorat;
  6. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
  7. kode etik dan standar audit APIP;
  8. persyaratan APIP Inspektorat;
  9. larangan perangkapan tugas dan jabatan APIP;
  10. hubungan kerja dan koordinasi; dan
  11. penilaian berkala.

(2)  Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum dalamLampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal  5 Mei 2015

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

pada tanggal  5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 5

 

 

 

 

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR   5   TAHUN 2015

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

 

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL APIP

 

  1. PENDAHULUAN
    1. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
    2. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

 

  1. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1)     Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja.

2)     Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

3)     Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

4)     Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

5)     Aparat pengawas Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

  1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT  
    1. Visi :

Visi Inspektorat adalah :

Mewujudkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang Akuntabel melalui Pengawasan Internal yang Profesional”.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Bupati yaitu “Menuju Kabupaten Lebak yang Maju dan Berdaya Saing melalui Pemantapan Pembangunan Perdesaan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan”

Adapun yang menjadi misi Bupati dan Wakil Bupati 2014-2019 adalah :

  1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif.
  2. meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pelayanan publik.
  3. meningkatkan perekonomian yang kokoh berbasis ekonomi kerakyatan.
  4. meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis wilayah yang berkualitas.
  5. menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.
  6. meningkatkan keamanan wilayah dan ketertiban wilayah.

Dalam Visi dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam angka 2 (dua) yaitu membantu Bupati untuk “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang berorientasi pelayanan publik”.

b. Misi

Misi Inspektorat adalah :

  1. Terbentuknya aparatur pengawas yang kompeten, yang bertujuan untuk :
    1. Meningkatkan cakupan pengawasan;
    2. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil temuan pada Objek Pemeriksaan;
  2. Tersedianya pelayanan prima terhadap pengaduan publik, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelesaian pengaduan publik;
  3. Terciptanya sistem informasi pengawasan yang dapat diakses masyarakat, dengan tujuan untuk menyediakan informasi pengawasan yang dapat diakses masyarakat;
  4. Tersedianya fasilitas pengawasan yang memadai, dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas kerja pengawasan.
  1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

  1. Perencanaan program pengawasan;
  2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
  3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

1)     Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;

2)   Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

3)    Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

4)     Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5)     Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan Obyek Pemeriksaan;

6)     Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

7)     Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internalal yang dilakukannya; dan

8)     Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1)   memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

2)     memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan

3)     memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

 

  1. KEWENANGAN INSPEKTORAT

                   Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

  1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
  2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
  3. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
  4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan APIP eksternal.
  5. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
  6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
  7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Lebak dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal; dan
  8. Memberikan quality assurance dan/atau consulting, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap perbaikan dan memberikan nilai tambah terkait proses pengelolaan resiko, proses pengendalian dan proses tata kelola.
  9. Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana.
  1. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

  1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit/pengawasan yang berlaku;
  2. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
  3. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
  4. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
  5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati;
  6. Memonitor kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan keuangan;
  7. Memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
  8. Mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen.

 

  1. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat adalah :

  1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah.
  2. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

  1. Audit/pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi  Pemerintah Daerah;
  2. Audit/pengawasandengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi  Pemerintah Daerah;
  3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lebak, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
  4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lebak, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
  5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

  1. Reviu Laporan Keuangan SKPD;
  2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah SKPD;
  4. Pemeriksaan Reguler;
  5. Pemeriksaan Khusus;
  6. Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan;
  7. Inventarisasi Temuan dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan;
  8. Penyusunan Statistik Pengawasan;
  9. Penelitian dan Penelaahan Informasi;
  10. Pengendalian Internal Pemerintah;
  11. Koordinasi pengawasan dengan APIP internal lainnya dan APIP eksternal;
  12. Pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
  1. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kode etik dan standar audit APIP.

 

  1. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan aparat pengawas yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

  1. Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
  2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
  3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
  4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
  5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
  7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP;

  1. Aparat pengawas APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP.
  2. Aparat pengawas APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), aparat pengawasan internal lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan aparat pengawasan ekstern.

  1. Inspektorat dan SKPD
    1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/obyek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
    2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan maupun konsultasi), SKPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
    3. SKPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
  2. Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
  1. Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi:

a      penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

b      sosialisasi SPIP;

c       pendidikan dan pelatihan SPIP;

d      pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

e       peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

  1. Inspektorat membangun kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  2. Inspektorat harus menggunakan  peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional APIP.

     c.  Inspektorat dan Instansi Pemerintah Pusat.

  1. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
  2. Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
  3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

    d.  Inspektorat dan Aparat Pengawasan Ekstern

  1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
  2. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
  3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD.
  4. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada  Badan Pemeriksa Keuangan

 

12. PENILAIAN BERKALA

  1. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya.
  2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.

 

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

 

Tinggalkan komentar

Your email address will not be published.

Pesan

Your Shout
June 2015
M T W T F S S
« May   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Berlangganan

Foto Pegawai

Iwan Gustiawan, SE Yayat Supriatna, S.Sos, M.Si Eko Nugroho Juhanda Dudung Kurniawan, SE Dadi Sadid Khotami, S.Sos H.Hasanudin, Bae Drs. Halson Nainggolan, M.Si Drs.Halson Nainggolan, M.Si Agus Sumardi, S.Sos Risa eka putri Risa eka putri Iyan Agustian Yuniardi Suherman, SE Lukman Sujana, SE Dra. Rohayati, M.Si Endang Suherman, S.Sos Holik