Inspektorat Kabupaten Lebak

Renstra 2014/2019 : Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat

2.1      Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Lebak terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak.

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa, serta melaksanakan ketatausahaan Inspektorat.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri :

  1. Inspektur
  2. Sekretaris :
    • Sub Bagian Perencanaan;
    • Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    • Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  3. Inspektur Pembantu Wilayah I
  4. Inspektur Pembantu  Wilayah II
  5. Inspektur Pembantu  Wilayah III
  6. Inspektur Pembantu  Wilayah IV
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan untuk rincian tugas dan fungsi Satuan Organisasi di Inspektorat sesuai dengan yang tercantum dalam Bab IV Bagian Ketiga Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Inspektorat di Bidang Pengawasan yang meliputi penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Inspektur mempunyai fungsi

  1. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
  2. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas Perangkat Daerah;
  3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
  4. Pembinaan Tenaga Fungsional Pengawas Pejabat Pengawas Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
  5. Perencanaan,  evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan  Inspektorat;
  6. Membangun dan mengerjakan serta memelihara sarana dan prasarana sesuai bidang tugasnya;
  7. Pertanggungjawaban tugas Inspektur langsung kepada Bupati dan secara teknis Administratif  melalui Sekretaris Daerah;
  8. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengawasan.

b. Sekretaris Inspektorat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur serta mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat serta melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta  pengelolaan administrasi dan umum.

Sekretariat mempunyai Fungsi :

  1. Menyusun Program kegiatan tahunan Inspektorat ;
  2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat ;
  3. Mengumpulkan, mengolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan;
  4. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis   fungsional;
  5. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan ;
  6. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga   Inspektorat ;
  7. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan Inspektorat ;
  8. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan
  9. Memfasilitasi kebutuhan pengawasan.

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan, menghimpun, mengolah menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan dan melaksanakan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

c. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur serta mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus pengaduan.

Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

  1. Pengusulan program pengawasan wilayah binaannya ;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan ;
  3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ;
  4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

  1. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
  2. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
  3. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
  4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan serta Kelurahan/Desa.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
  4. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan menurut sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
  5. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LEBAK (PERDA KAB.LEBAK NOMOR 13 TAHUN 2007)

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LEBAK
(PERDA KAB.LEBAK NOMOR 13 TAHUN 2007)

2.2    Sumber Daya Inspektorat

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kabupaten Lebak dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki berbagai macam jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

a. Data Berdasarkan Golongan

NO

STATUS PEGAWAI

JUMLAH PEGAWAI

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

30 Orang

2. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS

–   Orang

3. Tenaga Kerja Kontrak

–   Orang

4. Tenaga Kerja Sukarela (TKS)

2 Orang

  Jumlah

32 Orang

 

b.  Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO

JENIS JABATAN

JUMLAH PEGAWAI

1. Inspektur

1 Orang

2. Sekretaris

1 Orang

3. Inspektur Pembantu Wilayah

4 Orang

4. Kepala Sub Bagian

3 Orang

5. Fungsional

9 Orang

6. Pelaksana

14 Orang

Jumlah

32 Orang

 

c. Data Pegawai Berdasarkan Esselon

NO

JENIS ESSELON

JUMLAH PEGAWAI

1. Eselon I

– Orang

2. Eselon II

1 Orang

3. Eselon III

5 Orang

4. Eselon IV

3 Orang

5. Non Eselon

32 Orang

Jumlah

32 Orang

 

d. Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO

JENIS ESSELON

JUMLAH PEGAWAI

1. Pasca Sarjana (S.2)

9 Orang

2. Sarjana (S.1)

20 Orang

3. Sarjana Muda (D.III)

-Orang

4. Diploma (D.II)

 – Orang

5. SLTA

1 Orang

6. SLTP

1 Orang

7. SD

1 Org

Jumlah

32 Orang

 

e. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

NO

JABATAN FUNGSIONAL

JUMLAH PEGAWAI

I. Auditor Ahli :
1. Auditor Ahli Utama

2. Auditor Ahli Madya

3. Auditor Ahli Muda

4. Auditor Ahli Pertama

3 Orang

II. Auditor Terampil :

1. Auditor Penyelia

2. Auditor Pelaksana Lanjutan

3. Auditor Muda

III P2UPD :
1. Pengawas Pemerintah Madya

2. Pengawas Pemerintah Muda

4 Orang

3. Pengawas Pemerintah Pertama

2 Orang

Jumlah Pejabat Fungsional

9 Orang

 

Sampai dengan Desember 2013 jumlah asset yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

2.3.   Kinerja Pelayanan Inspektorat

Dalam bagian ini akan mengemukakan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lebak berdasarkan Rencana Strategis periode sebelumnya 2008-2014 (tersaji dalam tabel 2.1), dalam tabel pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan / gap dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat.

Selain itu berdasarkan data target dan realisasi pencapaian kinerja selama periode yang lalu 2008-2014 secara umum telah tercapai seluruhnya. Akan tetapi terdapat beberapa indikator yang tidak terealisasi yaitu adalah Indikator Terlaksananya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kab/Provinsi/Irjen/BPKP dan BPK RI, hal ini disebabkan oleh karena kegiatan ini hanya dilaksanakan pada tahun 2010 dan selebihnya tidak dilaksanakan, alasan tidak dilaksanakan kegiatan ini karena keterbatasan anggaran namun inti dari kegiatan ini dilaksanakan pada kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.

Disamping itu dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD menggunakan pelaksanaan Renstra Inspektorat Periode sebelumnya 2008-2014, agar dapat mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Inspektorat (tersaji dalam tabel 2.2) secara umum pendanaan bagi Inspektorat Kabupaten Lebak dapat terlihat dari rata-rata rasio perbandingan target dan realisasi pendanaan diatas 90% setiap tahunnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

2.4.1 Tantangan

  1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur pengawasan;
  2. Kurangnya kesadaran mitra pengawasan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.
  3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penunjang pengawasan;
  4. Kurangnya fasilitas administrasi perkantoran
  5. Belum terakomodirnya Anggaran Penunjang Pengawasan sebesar 1% dari APBD Kabupaten sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008.

2.4.2  Peluang

  1. Tingginya kepedulian masyarakat terhadap terwujudnya sistem pemerintahan yang bebas KKN;
  2. Tingginya dukungan dan permintaan pembinaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  3. Jumlah Objek Pemeriksaan yang cukup banyak.

* File lengkap bisa [media-downloader media_id=”555″ texts=”Disini”]

Posted in Renstra
Tagged with: ,

Bagaimana Komentar Anda?

Twitter

Pesan

Your Shout
April 2014
M T W T F S S
    May »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Berlangganan

Foto Pegawai

Dudung Kurniawan, SE Juhanda Risa eka putri Yuniardi Suherman, SE Dra. Rohayati, M.Si H.Hasanudin, Bae Risa eka putri Iyan Agustian Agus Sumardi, S.Sos Eko Nugroho Lukman Sujana, SE Yayat Supriatna, S.Sos, M.Si Iwan Gustiawan, SE Holik Drs. Halson Nainggolan, M.Si Dadi Sadid Khotami, S.Sos Endang Suherman, S.Sos Drs.Halson Nainggolan, M.Si