Inspektorat Kabupaten Lebak

Renstra 2014/2019 : Bab I Pendahuluan

1.1      Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahn secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dengan penentuan Visi, Misi memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal Instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan eksistensi dan kinerja Inspetorat.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.

Secara umum Renstra memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi, yang mempunyai tujuan akhir.

Dokumen perencanaan strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

  1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten Lebak yang semakin kompleks.
  2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan.
  3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan operasional pengawasan.
  4. Mendorong Peningkatan pelayanan publik.
  5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.

Dengan demikian, perencanaan srategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mampu eksis dalam mengantisipasi kondisi tersebut, setiap organisasi Pemerintah khususnya Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik Daerah, nasional maupun global.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, maka suatu organisasi perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Inspektorat Kabupaten Lebak sebagai Organisasi Perangkat Daerah, dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Lebak, penyusunan Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 sangatlah diperlukan. Renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lebak pada periode Tahun 2014-2018.

1.2         Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bandung adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 39Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor … Tahun 2014 tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menangah Daerah 2014-2018.

1.3         Maksud dan Tujuan

Dengan dirumuskan Perencanaan Strategis, Inspektorat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stakeholdersnya. Perencanaan Strategis akan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses yang saling berkomunikasi dengan baik secara top down maupun bottom up approach.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Lebak dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 ini setiap pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lebak diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 merupakan hasil evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun yang lalu, serta diharapkan sebagai bahan perbaikan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun yang akan datang.

1.4         Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lebak. Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2018 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I   Pendahuluan

1.1   Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Inspektorat, fungsi Renstra Inspektorat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Inspektorat, keterkaitan Renstra Inspektorat dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi.

1.2   Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Inspektorat, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat.

1.3   Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat.

1.4   Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II  Gambaran Pelayanan Inspektorat

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat ini.

2.1   Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat, struktur organisasi Inspektorat, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Inspektorat. Uraian tentang struktur organisasi Inspektorat ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Inspektorat (proses, prosedur, mekanisme).

2.2  Sumber Daya Inspektorat

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3   Kinerja Pelayanan Inspektorat

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Inspektorat dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4   Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III  Isu Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2   Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3   Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD Provinsi.

3.4   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5   Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana

Bab IV  Visi, Misi, Tujuan, dan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1   Visi dan Misi Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Inspektorat.

4.2   Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat sesuai dengan Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Inspektorat.

4.3   Strategi dan Kebijakan Inspektorat

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat dalam lima tahun mendatang.

Bab V  Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VI  Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

* File lengkap bisa [media-downloader media_id=”555″ texts=”Disini”]

Posted in Lainnya, Renstra
Tagged with: ,

Bagaimana Komentar Anda?

Twitter

Pesan

Your Shout
April 2014
M T W T F S S
    May »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Berlangganan

Foto Pegawai

Drs.Halson Nainggolan, M.Si Agus Sumardi, S.Sos Eko Nugroho Yuniardi Suherman, SE Risa eka putri Lukman Sujana, SE H.Hasanudin, Bae Risa eka putri Dudung Kurniawan, SE Endang Suherman, S.Sos Dra. Rohayati, M.Si Dadi Sadid Khotami, S.Sos Juhanda Holik Drs. Halson Nainggolan, M.Si Iyan Agustian Yayat Supriatna, S.Sos, M.Si Iwan Gustiawan, SE